Sumber Daya Manusia Di Indonesia Masih Lemah !!!

Profesor Toshiko Kinosita mengemukakan bahwa sumber daya manusia
Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan
ekonomi. Penyebabnya karena pemerintah selama ini tidak pernah
menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Tidak
ditempatkannya pendidikan sebagai prioritas terpenting karena
masyarakat Indonesia, mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat
pemerintah, hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri
sendiri dan tidak pernah berfikir panjang (Kompas, 24 Mei 2002). 
Pendapat Guru Besar Universitas Waseda Jepang tersebut sangat menarik
untuk dikaji mengingat saat ini pemerintah Indonesia mulai melirik
pendidikan sebagai investasi jangka panjang, setelah selama ini
pendidikan terabaikan. Salah satu indikatornya adalah telah
disetujuinya oleh MPR untuk memprioritaskan anggaran pendidikan
minimal 20 % dari APBN atau APBD. Langkah ini merupakan awal kesadaran
pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka pangjang. Sedikitnya
terdapat tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai
investasi jangka panjang. 
Pertama, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan
sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praksis manajemen pendidikan modern,
salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis
baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi
teknis-ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan
ekonomi. Misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan
berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif. 
Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka
tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang
yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak
berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan
dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh
karena itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah
mengembangkan keterampilan hidup. Inilah sebenarnya arah kurikulum
berbasis kompetensi, pendidikan life skill dan broad based education
yang dikembangkan di Indonesia akhir-akhir ini. Di Amerika Serikat
(1992) seseorang yang berpendidikan doktor penghasilan rata-rata per
tahun sebesar 55 juta dollar, master 40 juta dollar, dan sarjana 33
juta dollar. Sementara itu lulusan pendidikan lanjutan hanya
berpanghasilan rata-rata 19 juta dollar per tahun. Pada tahun yang
sama struktur ini juga terjadi di Indonesia. Misalnya rata-rata,
antara pedesaan dan perkotaan, pendapatan per tahun lulusan
universitas 3,5 juta rupiah, akademi 3 juta rupiah, SLTA 1,9 juta
rupiah, dan SD hanya 1,1 juta rupiah.
Para penganut teori human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah
sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter
ataupun non-moneter. Manfaat non-meneter dari pendidikan adalah
diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi
konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih
lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat moneter adalah
manfaat ekonomis yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang yang telah
menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan
pendapatan lulusan pendidikan dibawahnya. (Walter W. McMahon dan Terry
G. Geske, Financing Education: Overcoming Inefficiency and Inequity,
USA: University of Illionis, 1982, h.121).
Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama
pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin
banyak orang yang berpendidikan maka semakin mudah bagi suatu negara
untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasainya
keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sumber daya
manusianya sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan
pembangunan nasional. 
Nilai 
Balik Pendidikan
Kedua, investasi pendidikan memberikan nilai balik (rate of return)
yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai
balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang
dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang
akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja. Di
negara-negara sedang berkembang umumnya menunjukkan nilai balik
terhadap investasi pendidikan relatif lebih tinggi dari pada investasi
modal fisik yaitu 20 % dibanding 15 %. Sementara itu di negara-negara
maju nilai balik investasi pendidikan lebih rendah dibanding investasi
modal fisik yaitu 9 % dibanding 13 %. Keadaan ini dapat dijelaskan
bahwa dengan jumlah tenaga kerja terdidik yang terampil dan ahli di
negara berkembang relatif lebih terbatas jumlahnya dibandingkan dengan
kebutuhan sehingga tingkat upah lebih tinggi dan akan menyebabkan
nilai balik terhadap pendidikan juga tinggi (Ace Suryadi, Pendidikan,
Investasi SDM dan Pembangunan: Isu, Teori dan Aplikasi. Balai Pustaka:
Jakarta, 1999, h.247).
Pilihan investasi pendidikan juga harus mempertimbangkan tingkatan
pendidikan. Di Asia nilai balik sosial pendidikan dasar rata-rata
sebesar 27 %, pendidikan menengah 15 %, dan pendidikan tinggi 13 %.
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi tingkat
pendidikan seseorang maka manfaat sosialnya semakin kecil. Jelas
sekali bahwa pendidikan dasar memberikan manfaat sosial yang paling
besar diantara tingkat pendidikan lainnya. Melihat kenyataan ini maka
struktur alokasi pembiayaan pendidikan harus direformasi. Pada tahun
1995/1996 misalnya, alokasi biaya pendidikan dari pemerintah Indonesia
untuk Sekolah Dasar Negeri per siswa paling kecil yaitu rata-rata
hanya sekirat 18.000 rupiah per bulan, sementara itu biaya pendidikan
per siswa di Perguruan Tinggi Negeri mendapat alokasi sebesar 66.000
rupiah per bulan. Dirjen Dikti, Satrio Sumantri Brojonegoro suatu
ketika mengemukakan bahwa alokasi dana untuk pendidikan tinggi negeri
25 kali lipat dari pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa biaya
pendidikan yang lebih banyak dialokasikan pada pendidikan tinggi
justru terjadi inefisiensi karena hanya menguntungkan individu dan
kurang memberikan manfaat kepada masyarakat.
Reformasi alokasi biaya pendidikan ini penting dilakukan mengingat
beberapa kajian yang menunjukkan bahwa mayoritas yang menikmati
pendidikan di PTN adalah berasal dari masyarakat mampu. Maka model
pembiayaan pendidikan selain didasarkan pada jenjang pendidikan (dasar
vs tinggi) juga didasarkan pada kekuatan ekonomi siswa (miskin vs
kaya). Artinya siswa di PTN yang berasal dari keluarga kaya harus
dikenakan biaya pendidikan yang lebih mahal dari pada yang berasal
dari keluarga miskin. Model yang ditawarkan ini sesuai dengan kritetia
equity dalam pembiayaan pendidikan seperti yang digariskan Unesco.
Itulah sebabnya Profesor Kinosita menyarankan bahwa yang diperlukan di
Indonesia adalah pendidikan dasar dan bukan pendidikan yang canggih.
Proses pendidikan pada pendidikan dasar setidaknnya bertumpu pada
empat pilar yaitu learning to know, learning to do, leraning to be dan
learning live together yang dapat dicapai melalui delapan kompetensi
dasar yaitu membaca, menulis, mendengar, menutur, menghitung,
meneliti, menghafal dan menghayal. Anggaran pendidikan nasional
seharusnya diprioritaskan untuk mengentaskan pendidikan dasar 9 tahun
dan bila perlu diperluas menjadi 12 tahun. Selain itu pendidikan dasar
seharusnya “benar-benar” dibebaskan dari segala beban biaya.
Dikatakan “benar-benar” karena selama ini wajib belajar 9 tahun
yang dicanangkan pemerintah tidaklah gratis. Apabila semua anak usia
pendidikan dasar sudah terlayani mendapatkan pendidikan tanpa dipungut
biaya, barulah anggaran pendidikan dialokasikan untuk pendidikan
tingkat selanjutnya.